P E N G U M U M A N

 

DISAMPAIKAN KEPADA PESERTA SELEKSI CPNS TAHUN 2009 KOTA MAKASSAR YANG TELAH DINYATAKAN LULUS AGAR MELENGKAPI BERKAS BERKAS ADMINISTRASI PELAMAR SEBAGAI BERIKUT :

A.      SURAT LAMARAN DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA MAKASSAR MENGGUNAKAN KERTAS HVS YANG BERMATERAI Rp. 6.000,-;

B.      FOTO COPY IJAZAH / STTB DARI SD, SMP, SMA, S.1 DAN S.2  YANG DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ( KETERANGAN AKREDITASI DARI BADAN AKREDITASI NASIONAL ( B A N ) BAGI PERGURUANG TINGGI SWASTA ;

C.     DAFTAR RIWAYAT HIDUP ;

D.     PAS FOTO HITAM PUTIH TERBARU UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 6 (ENAM)  LEMBAR ;

E.      SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI PUSKESMAS DAERAH TERPENCIL BAGI TENAGA KESEHATAN ;

F.      ASLI DAN FOTO COPY SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DARI                 KEPOLISIAN YANG TELAH DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;

G.     ASLI DAN FOTO COPY SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI  DARI DOKTER / RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERSERTA KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN LENGKAP YANG TELAH DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;

H.     ASLI DAN FOTO COPY SURAT KETERANGAN BEBAS DARI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DARI KEPOLISIAN YANG TELAH DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;

I.        ASLI DAN FOTO COPY KARTU PENCARI KERJA DARI DINAS TENAGA KERJA YANG TELAH DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG ;

J.       SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSEDIA / TIDAK MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA DAN SETERUSNYA

K.      SURAT PERNYATAAN TENTANG ;

1)       TIDAK PERNAH DIHUKUM ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN ;

2)       TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA.

3)       TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON / PEGAWAI NEGERI.

4)       TIDAK MENJADI ANGGOTA DAN / ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK.

5)       BERSEDIA DITEMPATKAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN PEMERINTAH.

J.   PENYETORAN BERKAS PALING LAMBAT 23 s/d 26 DESEMBER 2009 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MAKASSAR.

 

DIBUAT DALAM RANGKAP TIGA ( 3 )

                                                                                                                

                                                                                                         P A N I T I A

 

Download :